BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

YOGYAKARTA

GALERI FOTO

LINK TERKAIT
Pengendalian Lalu Lintas Tumbuhan Dan Satwa Liar

C. Pengendalian Perdagangan TSL
Kegiatan perdagangan tumbuhan dan satwa liar, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, dan CITES, secara umum mengikuti tahapan penentuan kuota, perizinan perdagangan tumbuhan dan satwa liar, dan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar sebagai suatu sitem dalam pengendalian perdagangan tumbuhan dan satwa liar, sebagai berikut :

  1. Kuota
    Perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar diawali dengan penetapan kuota pengambilan/penangkapan tumbuhan dan satwa liar dari alam. Kuota merupakan batas maksimal jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa liar yang dapat diambil dari habitat alam. Penetapan kuota pengambilan/penangkapan tumbuhan dan satwa liar didasarkan pada prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan dasar-dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi (non-detriment finding) sebagaimana tertuang dalam Article IV CITES. Kuota ditetapkan oleh Direktur Jenderal PHKA berdasarkan rekomendasi LIPI untuk setiap kurun waktu satu tahun. takwim untuk spesimen baik yang termasuk maupun tidak termasuk dalam daftar Appendix CITES, baik jenis yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Dalam proses penyusunan kuota disadari bahwa ketersediaan data potensi tumbuhan dan satwa liar yang menggambarkan populai dan penyebaran setiap jenis masih sangat terbatas. Untuk itu peranan lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi akan sangat berarti dalam membantu informasi mengenai potensi dan penyebaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dimanfaatkan.
  2. Perizinan
    Perdagangan jenis tumbuhan dna satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia, dan mendapat izin dari Pemerintah (Departemen Kehutanan c.q Direktorat Jenderal PHKA).
    Menurut Keputusan Menteri Kehutanan No. 477/Kpts-II/2003, dikenal tiga jenis izin perdagangan tumbuhan dan satwa liar, yaitu :
    1. izin mengambil atau menangkap tumbuhan dan satwa liar, yang diterbitkan BKSDA,
    2. izin sebagai pengedar tumbuhan dan satwa liar Dalam Negeri, yang diterbitkan BKSDA, dan
    3. izin sebagai pengedar tumbuhan dan satwa liar ke dan dari Luar Negeri, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal PHKA.
  3. Perdagangan TSL
    Untuk menunjukkan legalitas peredaran tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan perdagangan, kepada setiap pedagang diwajibkan memiliki dokumen berupa Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (STAS-DN), untuk meliput peredaran tumbuhan dan satwa liar di dalam negeri. Dan S urat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN), untuk meliput peredaran tumbuhan dan satwa liar ke luar negeri (ekspor)/CITES export permit, dari luar negeri (impor)/CITES import permit, dan pengiriman lagi ke luar negeri (re-ekspor)/CITES re-export permit. Dokumen tersebut memuat informasi mengenai jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa liar yang diangkut, nama dan alamat pengirim, serta asal dan tujuan pengiriman.
  4. Pengawasan dan Pembinaan Perdagangan TSL
    Dilakukan mulai dari tingkat kegiatan pengambilan atau penangkapan spesimen tumbuhan dan satwa liar, pengawasan peredaran dalam negeri, dan pengawasan ke dan dar i luar negeri.
    Pengawasan penangkapan tumbuhan dan satwa liar di alam dilakukan dengan tujuan agar pemanfaatan sesuai dengan izin yang diberikan (tidak melebihi kuota tangkap), penangkapan dilakukan dengan tidak merusak habitat atau populasi di alam, dan untuk spesimen yang dimanfaatkan dalam keadaan hidup, tidak menimbulkan banyak kematian yang disebabkan oleh cara pengambilan atau penangkapan yang tidak benar. Disamping itu, dalam rangka pengendalian perdagangan tumbuhan dan satwa liar, Ditjen PHKA beserta BKSDA melakukan pembinaan kepada para pengambil tumbuhan dan penangkap satwa liar, pengedar tumbuhan dan satwa liar dalam negeri, pengedar tumbuhan dan satwa liar luar negeri, dan para asosiasi pemanfaat tumbuhan dan satwa liar. Namun demikian, pengawasan terhadap berbagai aktivitas diatas, mulai dari penangkapan di habitat alam, pengiriman di dalam negeri dan pengiriman ke luar negeri, adalah pekerjaan yang tidak mudah. Untuk itu kerjasama dan koordinasi antara Ditjen PHKA dan BKSDA dengan instansi terkait seperti Bea Cukai, Balai Karantina, dan Kepolisian serta masyarakat (lembaga swadaya masyarakat) sangat penting.

D. Perdagangan TSL Illegal
Pengaturan perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dijalankan berdasarkan peraturan perundangan nasional dan CITES, adalah dalam upaya memanfaatkan potensi tumbuhan dan satwa liar secara lestari. Dibalik itu, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal juga terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tumbuhan dan satwa liar yang yang menjadi sasaran perdagangan ilegal mengancam lebih parah kelestarian suatu jenis tumbuhan dan satwa liar, karena pada umumnya dari jenis-jenis yang berdasarkan hukum nasional termasuk dalam katagori dilindungi, atau masuk dalam katagori Appendix I CITES. Beberapa jenis satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal yang masuk dalam dua katagori itu, yaitu dilindungi dan masuk Appendix I CITES, diantaranya adalah orangutan, harimau sumatera, gajah, dan badak. Perburuan liar terhadap jenis-jenis tersebut dilakukan untuk tujuan peliharaan, kulit, taring, dan gading/cula.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1999 dan CITES, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan terdaftar dalam Appendix I CITES dimungkinkan dilakukan, melalui upaya penangkaran. Tumbuhan dan satwa liar dilindungi dapat dimanfaatkan melalui upaya penangkaran, setelah hasil penangkaran mencapai generasi kedua (F2), dan unit usaha penangkarannya telah terdaftar di Sekretariat CITES. Namun demikian perdagangan tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan terdaftar dalam Appendix I CITES dari hasil penangkaran, di Indonesia tidak banyak dilakukan, kecuali untuk jenis arwana dan beberapa jenis burung. Faktanya adalah perdagangan tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan terdaftar dalam Appendix I CITES yang diambil dari habitat alam masih terjadi, baik untuk perdagangan di dalam negeri dan perdaganagan ke luar negeri. Tentu saja, perburuan ilegal ini semakin mengancam keberadaan populasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang dihabitat alam sudah semakin sedikit, dengan habitat yang semakin terbatas. Langkah penting untuk mengatasi perburuan ilegal adalah melakukan penegakan hukum secra tegas, dan mengembangkan secara terus menerus teknik/metoda penangkaran tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan terdaftar dalam Appendix I CITES.


POLLING

Setujukah anda jika kawasan pantai-pantai di Yogyakarta didirikan resort dan dikelola seperti pantai di pulau Bali?

Ya
Tidak
VISITOR
1
9
3
8
3
4

BALAI KSDA YOGYAKARTA

Jl. Rajiman Km. 0,4 Wadas, Tridadi, Sleman, Yogyakarta

Telp/Fax : 0274-864203, 864130 | e-mail : bksda_yogya@yahoo.com

© 2012 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. All rights reserved